DETAIL BERITA
Sinergi pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan tinggi menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) LLDIKTI Wilayah XI yang digelar di Gedung Kemenko 3 Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (9/5). Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Perguruan Tinggi se-Kalimantan.”
Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kepala LLDIKTI Wilayah XI, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Komisi X DPR RI secara daring, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek (Ditjen Risbang), Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT, Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti), serta perwakilan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Kalimantan.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, S.T., M.B.A., menyampaikan bahwa pembangunan IKN saat ini masih berada pada tahap pertama dan ditargetkan pada tahun 2028 seluruh aktivitas pemerintahan dapat berjalan secara penuh di kawasan IKN.
Menurutnya, pembangunan fisik IKN perlu berjalan seiring dengan persiapan sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap kebutuhan masa depan.
“Pembangunan fisik IKN harus sejalan dengan persiapan SDM unggul. Karena itu, kurikulum pendidikan juga harus relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Otorita IKN siap berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM di Kalimantan maupun Indonesia secara umum.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P., yang hadir secara daring menyampaikan dukungannya terhadap berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
Ia menyoroti sejumlah tantangan pendidikan tinggi saat ini, di antaranya angka partisipasi pendidikan serta keterserapan lulusan di dunia kerja.
Menurut Hetifah, capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Kalimantan Timur telah mencapai 40 persen. Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan tersedianya peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi.
“Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengisi ketersediaan kerja agar lulusan dapat terserap dengan baik,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi kolektif antara lembaga legislatif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
Melalui Rakor ini, diharapkan tercipta kolaborasi yang semakin kuat antara berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masa depan, khususnya di kawasan IKN dan Kalimantan.
Berita : Humas Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
